Undang-Undang Terkait Disabilitas dan Pendidikan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS BAB IV PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 40

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

(4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.

(5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk

mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.

(6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

(7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 41

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

(2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.     keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;

b.    keterampilan orientasi dan mobilitas;

c.     keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;

d.    keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif;   dan

f.     keterampilan  bahasa  isyarat dan  pemajuan identitas  linguistik   dari komunitas Penyandang  Disabilitas rungu.

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung

penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.

(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

a.      meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;

b.     menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;

c.      mengembangkan program kompensatorik;

d.      menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;

e.  melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;

f.       menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;

g.      menyediakan layanan konsultasi; dan

h.  mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

(3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.

(4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi:

a.   meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;

b.    mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;

c.      mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;

d.      menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;

e.      melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;

f.       merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan

g.    memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

(5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

(6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.

(7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi

administratif berupa:

a.     teguran tertulis;

b.    penghentian kegiatan pendidikan;

c.     pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan

d.    pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

(8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

(2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian kegiatan pendidikan;

c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan

d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum.